WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG WAJIB DAFTAR RUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

a.   Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran peru­sahaan;

b.   Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indone­sia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;

c.   Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan;

d.   Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;

e.   Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam       bidang perdagangan.

BAB II

TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 2

Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.

Pasal 3

Daftar Perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak.

Pasal 4

(1)  Setiap pihak yang berkepentingan, setelah memenuhi biaya administrasi yang ditetapkan oleh Menteri, berhak memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenangv untuk itu dari kantor pendaftaran perusahan.

(2)  Setiap salinan atau petikan yang diberikan ketentuan ayat (1) pasal ini merupakan alat

sempurna.

BAB III

KEWAJIBAN PENDAFTARAN

Pasal 5

(1)  Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

(2)  Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakil kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.

(3)  Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang daripada mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan daripada kewajiban tersebut.

(4)  Apabila pemilik dan atau pengurus dari suatu­ perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan.

Pasal 6

(1)      Dikecualikan dari wajib daftar ialah:

a.   Setiap Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40) jo. Indisc Bedrijvenwek (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah diubah dan ditambah.

b.   Setiap Perusahaan Kecil Perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.

(2)  Perusahaan Kecil Perorangan yang dimaksud dalam huruf b ayat (1) pasal ini selanjutnya diatur oleh Menteri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Perusahaan yang wajib didaftar dalam Daftar Perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indone­sia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk meng­adakan perjanjian.

Pasal 8

Perusahaan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 7 Undang-undang ini berbentuk:

a.   Badan Hukum, termasuk di dalamnya Koperasi;

b.      Persekutuan;

c.   Perorangan

d.   Perusahaan lainnya di luar yang tersebut pada huruf­huruf a, b, dan c pasal ini.

BAB IV

CARA DAN TEMPAT SERTA WAKTU PENDAFTARAN

Pasal 9

(1)  Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri pada kantor tempat pendaftaran perusahaan.

(2)  Penyerahan formulir pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan yaitu:

a.   di tempat kedudukan kantor perusahaan;

b.   di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan atau kantor anak perusahaan;

c.   di tempat kedudukan setiap kantor agen dan perwakilan perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.

(3)  Dalam hal suatu perusahaan tidak dapat didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam       ayat (2) pasal ini, pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan di Ibukota Propinsi tempat kedudukannya.

Pasal 10

Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya.

BAB V

HAL-HAL YANG WAJIB DIDAFTARKAN

Pasal 11

(1)  Apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, selain memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

a.   1.      nama perseroan;

2.      merek perusahaan;

b.    1.      tanggal pendirian perseroan;

2.      jangka waktu berdirinya perseroan;

c.    1.      kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan;

2.      izin-izin usaha yang dimiliki;

d.   1.      alamat perusahaan pada waktu perseroan didirikan dan setiap perubahannya; alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan perseroan;

e.      berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris:

l.      nama lengkap dan setiap alias-aliasnya; setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1;

2.      nomor dan tanggal tanda bukti diri;

3.      alamat tempat tinggal yang tetap;

4.      alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;

5.      tempat dan tanggal lahir; .

6.      negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;    7.      kewarganegaraan pada saat pendaftaran;

8.      setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 8;            9.      tanda tangan;

10.      tanggal rnulai menduduki jabatan;

f.      lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris; '

g.    1.      modal dasar;

2.      banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham;

3.      besarnya modal yang ditempatkan;

4.      besarnya modal yang disetor;

h.    1.      tanggal dimulainya kegiatan usaha;

2.      tanggal dan nomor pengesahan badan hukum

3.      tanggal pengajuan permintaan pendaftaran

(2)  Apabila telah diterbitkan saham atas nama yang maupun belum disetor secara penuh, di samping hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, wajib didaftarkan hal-hal mengenai setiap pemilik pemegang saham-saham itu yaitu:

1.  nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;

2.  setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 1;

3.  nomor dan tanggal tanda bukti diri;

4.  alamat tempat tinggal yang tetap;

5.  alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia;

6.  tempat dan tanggal lahir;

7.  negara tempat lahir apabila dilahirkan diluar wilayah Negara Republik Indonesia;

8.      kewarganegaraan;

9.  setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 8,

10. jumlah saham yang dimiliki,

11. jumlah uang yang disetorkan atas tiap saham.

(3)  Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian.

(4)  Hal-hal yang wajib didaftarkan, khusus bagi Perseroan Terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat dengan perantaraan pasar modal, diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 12

(1)  Apabila perusahaan berbentuk Koperasi, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

a.   1.      nama koperasi; ,

2.      nama perusahaan apabila berlainan dengan huruf a angka 1;

3.      merek perusahaan.

b.   tanggal pendirian;

c.      kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha;

d.   alamat perusahaan berdasarkan akta pendirian; ber­kenaan dengan setiap pengurus, dan anggota badan pemeriksa:

1:      nama lengkap dan setiap alias- aliasnya;

2.      setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1;

3.      nomor dan tanggal tanda bukti diri;

4.      alamat tempat tinggal yang tetap;

5.      tanda tangan;

6.      tanggal mulai menduduki jabatan;

f.      lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan anggota badan pemeriksa;

g.   1.      tanggal dimulainya kegiatan usaha;

2.      tanggal pengajuaan permintaan pendaftaran.

(2)  Pada waktu pendaftaran juga wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian koperasi yang disahkan serta sa­linan surat pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Pasal 13

(1)  Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

a.   tanggal pendirian dan jangka waktu berdirinya persekutuan;

b.   1.   nama persekutuan dan atau nama perusahaan ;

2.   merek perusahaan;

c.   1.     kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha persekutuan;

2.     izin-izin usaha yang dimiliki;

d.   1.   alamat kedudukan persekutuan dan atau alamat perusahaan;

2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan persekutuan;

e.   jumlah sekutu yang diperinci dalam jumlal sekutu aktip dan jumlah sekutu pasip;

f.    berkenaan dengan setiap sekutu aktip dan pasip;

1.     nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;

2.     setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan f angka 1;

3.     nomor dan tanggal tanda bukti diri;

4.     alamat tempat tinggal yang tetap;

5.     alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di  Negara Republik Indonesia;

6.     tempat dan tanggal lahir;

7.     negara tempat lahir apabila dilahirkan diluar wilayah Negara Republik Indonesia;

8.      kewarganegaraan pada saat pendaftaran;

9.      setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf f angka 8;

g.   lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu aktip dan pasip;

h.   besar modal dan atau.nilai barang yang disetorkan oleh setiap sekutu aktip dan pasip;

i.    1.   tanggal dimulainya kegiatan persekutuan;

2.   tanggal masuknya setiap sekutu aktip dan pasip yang baru  bila terjadi setelah didirikan     persekutuan;

3.   tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.

j.    tanda tangan dari setiap sekutu aktip yang berwenang menandatangani untuk keperluan per­sekutuan;

(2)  Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer atas saham, selain hal-hal sebagaimana dirriaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga wajib didaftarkan hal-hal mengenai modal yaitu:

a.      besarnya modal komanditer;

b.      banyaknya saham dan besarnya masing-masing saham;

3. besarnya modal yang ditempatkan;
4. besarnya modal yang disetor.

(3)  Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. ­

Pasal 14

(1)  Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Firma, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

a.   1.      tanggal pendirian persekutuan;

2.      jangka waktu berdirinya persekutuan apabila ada;

b.   l.      nama persekutuan atau nama perusahaan;

2.      merek perusahaan apabila ada;

c.   1.      kegiatan pokok dari lain-lain kegiatan usaha per­sekutuan;

2.      izin-izin usaha yang dimiliki;

d.   1.      alamat kedudukan persekutuan;

2.      alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan persekutuan;

e.      berkenaan dengan setiap sekutu:

l.      nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;

2.      setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka l;

3.      nomor dan tanggal tanda bukti diri;

4.      alamat tempat tinggal yang tetap;

5.      alamat dan negara tempat tinggal yang apabila tidak tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesta;

6.      tempat dan tanggal lahir;

7.      negara tempat lahir apabila dilahirkan, diluar wilayah Negara Republik lndonesia;

8.      kewarganegaraan pada saat pendaftaran;

9.      setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 8.

f.    lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu; :

g.   jumlah modal (tetap) persekutuan,

h.   1.      tanggal dimulaiya kegiatan persekutuan;

2.      tanggal masuknya setiap sekutu yang baru yang terjadi setelah didirikan persekutuan;

3.      tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.

i.    tanda tangan dari setiap sekutu (yang berwewenang menandatangani untuk keperluan persekutuan).

(2)  Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Firma memiliki akta pendirian, pada waktu mendaftar wajib diserahkan salinan-salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Pasal 15

(1)  Apabila perusahaan berbentuk perorangan hal-hal wajib didaftarkan adalah :

a.   1.      nama lengkap pemilik atau pengusaha dan setiap alias-aliasnya;

2.      setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf a angka 1;

3.      namor dan tanggal tanda bukti diri,

b.   1.      alamat tempat tinggal yang tetap,

2.      alamat dan negara tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;

c.   1.      tempat dan tanggal lahir pemilik atau pengusaha;

2.      negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia,

d.   1.      kewarganegaraan pemilik atau pengusaha pada saat pendaftaran;

2.      setiap kewarganegaraan pemilik atau pengusaha dahulu apabila berlainan. dengan huruf d angka l;

e.   nama perusahaan dan merek perusahaan apabila ada;

f.    1.      kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha;

2.      izin-izin usaha. yang dimiliki;

g.   1.      alamat kedudukan perusahaa;

2.      alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan perusahaan apabila ada,

h.   jumlah modal tetap perusahaan apabila ada;

i.    l.      tanggal dimulai kegiatan perusahaan;

2.      tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.

(2)  Apabila perusahaan berbentuk usaha perorangan me­miliki akta pendirian pada waktu mendaftarkan wajib menyerahkan salinan-salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Pasal 16

(1)  Apabila perusahaan berbentuk usaha lainnya di luar dari pada sebagaimana dimaksud, dalam Pasal-pasal 11, 12, 13, 14 dan 15 Undang-undang ini, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

a.   nama dan merek perusahaan;

b.   tanggal pendirian perusahaan;

c.   1.      kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perusahaan;

2.      izin-izin usaha yang dimiliki;

d.    l.      alamat perusahaan berdasarkan akta pendirian;

2.       alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan perusahaan;

e.      berkenaan dengan setiap pengurus dan komisari atau pengawas:

1.      nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;

2.      setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka l;

3.      nomor dan tanggal tanda bukti diri;

4.      alamat tempat tinggal yang tetap;

5.      alamat dan negara tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;

6.      tempat dan tanggal lahir;

7.      negara tempat lahir apabila dilahirkan diluar wilayah Negara Republik Indonesia;

8.      kewarganegaraan pada saat pendaftaran; .

9.      setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf c angka 8;

10.      tanda tangan;

11.      tanggal mulai menduduki jabatan;

f.    lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris atau pengawas;

g.   1.      modal dasar;

2.      besarnya modal yang ditempatkan;

3.      besarnya modal yang disetorkan;

h.   1.      tanggal dimulainya kegiatan perusahaan;

2.      tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;

(2)  Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian dan lain-lain surat pernyataan pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Pasal 17

Hal-hal lain wajib didaftarkan sepanjang belum diatur dalam Pasal-pasal 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 Undang-undang ini diatur lebih lanjut oleh Menteri.

SUMBER: http://www.sisminbakum.go.id/peraturan/Data/UU%20No%203%20&%20Penj.php